Pemerintah Cabut Subsidi BBM, Ini Kata Pertamina

LiputanNews17.Com, Jakarta – Pemerintah selama ini masih memberikan subsidi energi, baik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG), berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, sehingga setiap orang, termasuk orang mampu, bisa mengaksesnya dengan mudah.

Skema subsidi seperti ini membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran, padahal puluhan triliun rupiah digelontorkan negara untuk subsidi energi ini setiap tahunnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun angkat bicara mengenai skema subsidi energi ini.

Ahok pun mendorong agar pemerintah mengubah skema pemberian subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang atau penerima manfaat subsidi. Dengan demikian, subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Intinya subsidi sebaiknya langsung ke rakyat, bukan di barang,” ungkapnya dilansir CNBC Indonesia, Senin (27/09/2021).

Ahok menyebut, jika subsidi langsung diberikan kepada masyarakat, kemungkinan ke depannya tidak ada lagi bensin jenis Premium atau Pertalite yang dijual, melainkan langsung berupa bensin dengan minimal nilai oktan (RON) 92 atau Pertamax maupun Pertamax Turbo (RON 98).

“Jika subsidi bisa langsung ke rakyat, mungkin ke depannya tinggal Pertamax dan Pertamax Turbo,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ahok mengatakan, jika BBM yang dijual Pertamax dan Pertamax Turbo, maka tentunya ini akan berdampak baik pada lingkungan.

“Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan BBM oktan rendah,” ungkapnya.

Untuk BBM jenis jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium yang sudah lama diwacanakan untuk dihapus, dirinya pun mendukung penghapusan bensin Premium ini. Bila subsidi masih berbasis komoditas, maka dia mengusulkan agar subsidinya digeser ke Pertalite yang memiliki nilai oktan lebih tinggi.

“Harusnya Public Service Obligation (PSO), subsidi pindah ke Pertalite yang lebih ramah lingkungan. Dan saat ini penjualan BBM sudah 80% adalah Pertalite,” jelasnya.

Sebelumnya, wacana mengenai penghapusan BBM jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 88 atau Premium sudah lama bergulir, namun tak kunjung direalisasikan. Bahkan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau biasa dikenal dengan Tim Anti Mafia Migas pada 2015 lalu telah merekomendasikan agar bensin Premium ini dihapus karena hampir tak ada lagi di dunia ini yang menjual RON 88.

Perlu diketahui, di Asia Tenggara saja cuma Indonesia yang menjual bensin RON 88 atau Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sementara negara lainnya, seperti Thailand, Filipina, dan Laos menjual bensin minimal RON 90/91.

Sedangkan Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja menjual bensin paling rendah dengan kualitas RON 92 atau setara Pertamax. Adapun Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang menjual bensin paling rendah dengan kualitas RON 95.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menyebut hanya ada empat negara di dunia yang sampai saat ini masih mengkonsumsi Premium. Indonesia menjadi salah satu dari empat negara tersebut.

Arifin mengajak masyarakat untuk beralih ke BBM dengan RON yang lebih tinggi, karena tidak hanya bagus untuk mesin, namun juga lebih ramah lingkungan.

“Masih ada empat negara di dunia masih gunakan Premium. Kita tertinggal dari Vietnam yang sudah Euro 4 dan akan masuk ke Euro 5, Kita masih Euro 2,” paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (26/08/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan ke depannya teknologi kendaraan akan terus berkembang, di mana teknologi ini menuntut kualitas BBM yang lebih baik. Dia kembali mengajak masyarakat untuk beralih ke BBM dengan nilai oktan lebih tinggi seperti Pertamax.

“Dalam hal ini kami mohon dukungan bagaimana bisa merespons ini dengan baik, outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan,” ucapnya.  (Rilis Media CNBC Indonesia)(wia)