Mafia Pupuk Di Bima Kian Merajalela, Bupati Diminta Bertindak

Liputannews17.com , Mataram – Petani di Kabupaten Bima masih dililit masalah penjualan pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Apalagi, petani diharuskan membeli pupuk secara paket dengan pupuk nonsubsidi.

Menyikapi itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Donggo Mataram (HMDM) Anandi Rezki angkat bicara. Menurut Anandi, praktik penjualan pupuk tidak sesuai HET, pembelian secara paket dengan pupuk non-subsidi yang didukung ketiadaan kwitansi pembayaran, terjadi secara menyeluruh yang terjadi di Kabupaten Bima.

“Mafia pupuk subsidi, secara filosofis mempermalukan keterangan dan kebijakan pemerintah daerah pada satu sisi, serta menggeruk nilai lebih yang membuat petani menjerit disisi yang lain,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, (11/10).

Anandi beralasan, keterangan dan kebijakan Pemerintah yang dimaksudkan menjaga petani dari mafia pupuk, gugur disaat praktik-praktik penyimpangan terus berlanjut.

“Bima Ramah jilid I petani mengalami masalah yang sama. Bima ramah jilid II masalah semakin menjadi-menjadi. Apa urgensi pembicaraan pemerintah, apa makna Instruksi Bupati Bima tentang pengawasan penyaluran pupuk subsidi yang dibuat tahun 2021. Apakah hanya kebijakan tanpa pelaksanaan,” sindirnya.

Menurut mahasiswa Ilmu Pemerintahan disalah satu PTS Kota Mataram itu, visi Bima Ramah tuna nurani.

“Ini masalah klasik, yang tidak mau diurus Bupati. Jika Bupati Bima tak sanggup menindak Distributor dan Pengecer nakal demi melayani petani, sebaiknya bupati bima lempar handuk. Mundur saja jadi Bupati,” terangnya.

Sebagai informasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Subsidi Tahun 2021, pupuk subsidi jenis Urea HET Rp. 2.250 per kg atau Rp 112.500 per zak isi 50 Kg. Namun dalam kenyataanya, satu zak pupuk urea subsidi dijual dikisaran harga Rp. 130.000 hingga 140.000.(Liputan warga)