Mengawali sambutannya, Pj. Gubernur NTB menjelaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Propinsi NTB untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat desa. Program Jaksa Garda Desa akan berfokus pada peningkatan pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan hukum di tingkat desa. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa.
Ditemui sesaat setelah acara Penandatanganan Kesepakatan tersebut, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, menyampaikan dukungannya terhadap upaya sinergi antara Pemerintah Propinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi Propinsi NTB. Beliau menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.
Selain itu, Ir. H. Mohammad Rum, MT, juga menggarisbawahi peran serta aktif Pemerintah Kota Bima dalam mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa di wilayah Kota Bima merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan masyarakat, diharapkan program ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi warga desa/kelurahan di Kota Bima.
“Penandatanganan Kesempatan Bersama antara Pemerintah Propinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi Propinsi NTB ini mencerminkan komitmen kuat untuk memajukan sistem peradilan di tingkat desa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk kebaikan bersama”, tutup H.M Rum.
Acara ini turut dihadiri oleh seluruh Bupati/ Wali Kota se-Provinsi NTB serta pejabat di lingkup Pemerintah Propinsi NTB.
