Kabupaten Bima NTB- Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Palibelo (AMPP )menggelar aksi demo di depan kantor Bawaslu Bima Mereka mempertanyakan kasus Money politics
Pihak pejabat yang tidak netralitas hingga dugaan pemalsuan tanda tangan yang di saat melakukan sosialisasi di desa ntonggu Palibelo Kabupaten Bima.
Aksi massa AMPP di depan Bawaslu dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB. Peserta aksi menuntut Bawaslu Kabupaten Bima. Harus menjadi wasit jangan menjadi pemain’, hingga ‘Bawaslu Jangan memihak’.
Dalam orasinya koordinator aksi, Fajar, menduga Bawaslu Kabupaten Bima tidak bersikap netral. Hingga adanya dugaan manipulasi tanda tangan sosialisasi di desa Ntonggu.
Usai melakukan orasi Fajar dan peserta aksi diminta beraudiensi dengan Bawaslu Kabupaten Bima Namun di tolak oleh massa aksi.
“Kita minta dalam kegiatan Bawaslu jangan menimbulkan kegaduhan terkait Pilkada 2024 ini,” jelas Fajar kepada wartawan liputannews selepas aksi di kantor Bawaslu Kabupaten Bima, kamis (31/10/2024).
Fajar juga mempertanyakan adanya dugaan pejabat dan kades melakukan money politics viral di mediasosial saat ini oleh pejabat dalam kecamatan palibelo.
Dia mengatakan aksi kami ini sebagai bentuk respons terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Bima. Menurutnya beberapa temuan adanya kades hingga ASN yang diduga tidak netral seharusnya memenuhi unsur tindak pidana pemilu.Ungkap Fajar.
“Aksi kepedulian kami ini bahwa sikap anak bangsa tahu di depan ada pelanggaran seperti ini, tapi begitu masuk ke dalam, yang keluar hanya imbauan. Kalau tidak ada tindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku maka akan seperti itu terus.,” (Red).
