Kota Bima NTB – Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, hadir dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakor yang dihadiri oleh seluruh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota se-Indonesia ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional. Jakarta, 30 Oktober 2023,
Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. “Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah lainnya serta private sektor untuk menciptakan Mal Pelayanan Publik yang efisien dan berkualitas,” ujarnya.
Rakor ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, dan Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menjadi salah satu pemangku kepentingan yang turut berperan dalam mewujudkannya.
Isu strategis nasional yang dibahas antara lain adalah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim dan bencana peperangan yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara Indonesia. “Jangan terjebak dengan rutinitas sehari-hari, Kepala Daerah harus mengerti dan memahami kondisi terkini” ungkap Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada saat memberikan arahan di moment rakor yang diselenggarakan di Istana Negara ini.
“Bekerja, berinovasi dan berorientasi pada hasil”, tambah Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menekankan memasuki tahun politik, agar Kepala Daerah tetap menjaga netralitas.
Rangkaian kegiatan rakor ini selanjutnya dilaksanakan di Kantor Kemendagri RI. Mendagri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mengungkapkan dengan adanya Keputusan Pilkada Serentak 2024, memberi peluang lahirnya Penjabat Kepala Daerah dengan waktu jabatan yang cukup lama, ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk menilai sistem mana yang lebih bagus dalam rekruitment Kepala Daerah, apakah melalui sistem Pilkada langsung atau sistem non Pilkada melalui mekanisme penugasan.
Dan untuk mengawal dan mengevaluasi sistem penugasan penjabat kepala daerah ini, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI, akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap kinerja para penjabat kepala daerah.
Rakor ini diikuti oleh 23 Pj. Gubernur, 37 Pj. Wali Kota, dan 133 Pj. Bupati se-Indonesia. Beberapa materi pengarahan diantaranya meliputi isu strategis dari Kemenkeu, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud ristek, Kemenpan RB dan Kementan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
Salah satu isu strategis yang juga menjadi pembahasan penting dalam ajang ini adalah isu lonjakan inflasi dan stabilitas harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional RI yang menjadi key note speakers pada rakor kali ini, menjelaskan bahwa isu inflasi di daerah merupakan salah satu prioritas yang harus segera ditangani. Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dan Bapanas telah melaksanakan berbagai upaya strategis dalam menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini terealisasi dengan bergulirnya program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar setiap Minggu di setiap daerah dengan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Nasional yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Akan tetapi dalam rangka percepatan penurunan inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan, tentunya juga harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dengan cara efisiensi konsumsi berbagai komoditi yang menjadi penyumbang inflasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mendukung program konsumsi pangan melalui program B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).
“Harapannya, dengan berbagai program ini, sinergi kebijakan pangan nasional dengan kebijakan pangan daerah dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, serta ketahanan pangan nasional dapat terjamin” tutup Kepala Bapanas.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI kepada kepala daerah se-Indonesia dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 menyarankan agar pemerintah daerah segera menyusun kebijakan konkrit berupa
penyeselarasan visi perencanaan pembangunan daerah dengan Visi Indonesia Emas 2045.Dan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan daerah selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dengan tetap memperhatikan elemen-elemen seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, Kepala Daerah diharapkan fokus pada program-program strategis nasional yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Koordinasi erat dengan pemerintah pusat untuk memastikan implementasi program yang efektif.
“Manfaatkan Penggunaan Sumber Daya Lokal, Partnership Publik-Swasta untuk membantu mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, fokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pemerintah daerah. SDM yang berkualitas akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Manfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan publik. Digitalisasi administrasi dan layanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Tingkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Pastikan transparansi dan integritas dalam setiap langkah, libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan pemahaman atas program-program strategis nasional dan menciptakan rasa memiliki. Pertimbangkan aspek-aspek ketahanan terhadap perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Ini sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan,” ungkap Meneteri PPN/ Kepala Bappenas.
Dan yang terakhir Lakukan evaluasi berkala atas kemajuan implementasi program strategis. Dengan pemantauan yang baik, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
Dengan harapan langkah ini dapat membantu kepala daerah dalam menyusun rencana dan langkah-langkah konkrit menuju visi Indonesia Emas 2045, sambil tetap memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan, Tutup Kepala Bappenas.(Red)
