Liputannews17.com, kabupaten Bima – Pertemuan rembug daerah Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), di gelar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima, di Gedung Gudang Garam Nasional, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, Kamis 24 Juni 2021.
Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan HM. Noer ikut hadir dikegiatan rutin tahunan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI tersebut. Selain dihadiri Wabup Dahlan, hadir pula Direktur Jasa Kelautan Kemenkalut RI, Miftahul Huda, M.Si, anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafruddin, ST., MM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kadis Koperasi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Bima, Wakil Bupati, menyampaikan terima kasih, kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. Telah membantu dan mengalokasikan anggaran melalui program PUGAR sejak tahun 2011 hingga tahun 2021.
Ucapan terima kasih tersebut disampaikan, Babe, sapaan akrab Wabup Dahlan, melalui Direktorat Jasa Kelautan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut.
‘’Apresiasi yang besar kepada Direktorat telah membantu masyarakat petambak garam rakyat di Kabupaten Bima. Secara kuantitas dan kualitas telah memberikan dampak yang cukup bagus terhadap garam yang dihasilkan,’’aku Wakil Bupati.
Pemkab Bima berharap, kedepannya Kementerian Perikanan Kelautan RI tetap mengalokasikan anggaran. Melalui program pengembangan usaha garam rakyat, untuk mendukung usaha garam rakyat di Kabupaten Bima.
Juga dapat memfasilitasi kehadiran perusahaan yang dapat menyerap garam rakyat. Sehingga dapat meningkatkan animo petambak untuk memproduksi garam dengan kualitas baik.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Ir.Hj.Nurma.,M.Si, berterima kasih Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Pugar sejak 2011 hingga tahun 2021.
Selama 10 tahun berjalan, telah berkumpul 3.656 orang pertambahan garam. Atau sebanyak 362 kelompok yang tersebar di Kecamatan Bolo, Monta, Palibelo, Langgudu, Sape dan Lambu.
Dijelaskan Kadis Nurma, program Pugar sangat membantu masyarakat petani tambak, mengatasi persoalan pendapatan mereka. Sedikitnya produksi para petani garam meningkat dua kali lipat dibanding non Pugar.
Masyarakat atau petani garam, Kata Kadis, berharap pada anggota Komisi IV DPR RI, H Muhammad Syafruddin dan Direktur Jasa Kelautan bisa menghadirkan off teaker garam.
Bermitra dengan Pemkab Bima, untuk menyerap garam rakyat. Menghadirkan industri garam minimal garam yodium untuk kebutuhan masyarakat pulau Sumbawa. Dan memanfaatkan garam lokal, peningkatan prasarana jalan usaha tani bagi petambak, untuk menekan ongkos upah pikul angkut garam.
Rebug Pugar dibuka sesi diskusi antara masyarakat petani tambak dengan Dirjen, Wakil Bupati, anggota DPR RI dan Kadis KKP Kab Bima.
Masyarakat berharap pemerintah bisa memperjuangkan nilai jual garam bisa lebih tinggi dari sebelumnya.
Kemudian, dapat menghadirkan alat-alat pendukung dan pabrik pengolahan garam sehingga bisa memproduksi sendiri yang berkualitas tinggi. (Red)
