liputannews17.com Kabupaten bima – Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU) dalam kerangka Program Kerjasama Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Educationin Indonesia/Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil Untuk Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas (Pro-InQluEd) di Kabupaten Bima menggelar Pertemuan Jaringan Komunitas Sekolah Tingkat Kabupaten Bima yang mengemas kegiatan ber tema “ penguatan guru inklusi dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di 10 sekolah dampingan Pro-InQluEd “ Selama dua hari Rabu – Kamis (2-3 Juni 2021) di Aula Hotel La Ila Kota Bima.
Pada kegiatan hari I Rabu (2/6) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bima Zunaidin S.Sos, MM dalam arahannya mengatakan, jaringan komunitas sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan beragam prakarsa pendidikan inklusif di sekolah sasaran program dan pada saat yang sama mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen positif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di kabupaten Bima lebih khusus pada sekolah sasaran program.
Terkait dengan upaya ini kata Zunaidin, “Pemerintah kabupaten Bima berkomitmen untuk mengembangkaan sekolah inklusi karena hal tersebut terkait hak anak yang harus dipenuhi”.
Kepala Bappeda kabupaten Bima yang diwakili kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc dalam sambutannya mengungkapkan, sejalan dengan visi RPJMD 2016-2021, dalam upaya mewujudkan visi Bima RAMAH, salah satu misi yang diperjuangkan adalah membangun masyarakat yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.
“Menindaklanjuti misi tersebut, Bappeda memprakarsai penyelenggaraan Musrenbang khusus bagi perempuan, anak, lanjut usia dan berkebutuhan khusus. Pada forum tersebut para pemangku kepentingan baik guru, orang tua, peserta didik, pengawas dan pegiat literasi duduk bersama untuk merumuskan rencana kegiatan yang pro pendidikan inklusif.
“Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan program pendidikan inklusif antara lain peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, beasiswa peserta didik berkebutuhan khusus, bantuan alat serta advokasi dan fasilitasi’ Jelas Raani.
District Coordinator Pro-InQluEd Hersan Hadi dalam pengantarnya mengatakan, sebanyak 50 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BAPPEDA, UPTD, 20 Perwakilan Komunitas Sekolah, 20 perwakilan guru, perwakilan guru SDN Inklusi dan Tutor guru Inklusi ikut serta dalam pertemuan. “Jaringan Komunitas merupakan satu wahana untuk memperkuat komitmen dan kerjasama dalam mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusi yang berkualitas (Pro-InQluEd) di Kabupaten Bima.
Dirinya berharap, melalui pertemuan selama dua hari tersebut, para peserta dapat memperkaya dan mengimplementasikan gagasan inovatif dari hasil bertukar informasi dengan komunitas sekolah lain.
Aspek lain yang diharapkan kata Hersan, adanya rancangan atau dokumen RKAS BOS yang berkualitas, guru Inklusi di sekolah memprioritaskan siswa berkebutuhan khusus bisa menerima pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta melakukan promosi pendidikan inklusi di masing-masing sekolah. Serta mendorong pemerintah daerah untuk responsif terhadap persoalan pendidikan dan bersama-sama melakukan promosi tentang pendidikan inklusi.(Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima)
