HMI-MPO dan APB : Dinda Dahlan Tidak Mampu Mengendalikan Harga Bawang Petani lebih Baik Mundur Saja

Liputannews17.com, Kabupaten Bima – Aksi unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima, dan Aliansi Petani Bima (APB), di depan kantor bupati bima, Rabu (1/12/ 2022)

Massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima dan Aliansi Petani Bima (APB) tiba di kantor Bupati Bima langsung melakukan orasi secara bergantian yang intinya sebagai berikut bahwa Kondisi petani di Kabupaten Bima saat ini semakin tak berdaya dan tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah Kabupaten Bima.

‘’Kita  bandingkan  dengan hasil yang diperoleh saat musim panen.  Saat musim tanam, selama ini petani harus berjuang menghadapi banyak tantangan, Di tengah cuaca ektrem, serta berjuang menghadapi organume pengganggu tanaman dan hama yang merajalela, belum lagi dihadapkan dengan harga pupuk subsidi yang mahal dan langka’’

Setelah beragam kesulitan di masa tanam, setibanya musim panen, petani harus gigit jari karena anjloknya harga. Alhasil, mereka tak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan lebih banyak yang mendulang kerugian. akhirnya membuat banyak petani yang terlilit hutang.

Korlap Samsudin, Mengatakan dengan adanya unjuk rasa ini tidak lain yaitu Terkait dengan adanya berbagai problematika yang dialami oleh masyarakat (Petani) Kabupaten Bima seperti anjloknya harga komoditi Bawang Merah, kelangkaan Pupuk Subsidi, penjualan pupuk Subsidi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga obat-obatan yang semakin meningkat.ungkap samsudin dalam orasinya.

Kami menuntut  Mendesak kepada DPRD dan Pemerintah daerah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran yang memadai pada tahun anggaran 2022, yang akan digunakan untuk membeli bawang merah. Dan segera menetapkan harga bawang merah, baik di tingkat petani maupun ditingkat konsumen, melalui Peraturan Daerah. Serta  Perum Bulog untuk segera membeli bawang merah di tingkat petani. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk segera membeli Bawang Merah di Kabupaten Bima melalui Toko Tani Indonesia (TTI) Melakukan  berkoordinasi dengan lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Bima.

Lanjut dalam Orasinya Meminta Otorita Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengaudit lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Bima. Mendesak kepada pemerintah untuk segera membubarkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bima serta Meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima untuk tidak membayar pajak. Meminta Indah Damayant Putri dan H. Dahlan M. Noer sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk mengundurkan diri, bila tidak mampu memproteksi petani.

Mendesak kepada pemerintah untuk segera membubarkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Bima karena tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Massa aksi melakukan provokasi dengan melakukan pelemparan aqua gelas ke arah kepolisian. Kabag Ops Polres Bima AKP Herman terus  melakukan Himbauan terhadap Korlap dan Massa aksi, Meminta kepada massa aksi jangan  ada tindakan pelemparan atau anarkis. Kami pihak kepolisian bertugas tetap mengawal dan mengamankan kegiatan. Tutup, ( Fajar Liputannews17)

Klik untuk baca: https://www.liputannew17.com

Portal  Berita Online Indonesia Download dan Install Aplikasi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asratech.berita.liputannews17

Koran Digital : E- PAPER