Liputannews17.com, MATARAM-Di tengah hiruk pikuk kocok ulang pimpinan alat kelengkapan DPRD NTB yang menepikan dua fraksi partai yang menyokong gubernur dan wakil gubernur, tiga pimpinan partai besar menggelar pertemuan, kemarin (6/3).
Pertemuan digelar di kediaman pribadi Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat. Hadir dalam pertemuan Ketua DPD I Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana dan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra H Bambang Kristiono.
H Bambang Kristiono (HBK) tiba terlebih dahulu didampingi putrinya Rannya Agustyra Kristiono dan disambut hangat sahibulhajat. Kedua Anggota DPR RI ini kemudian duduk berbincang sejenak sembari menunggu kedatangan Ketua DPD I Partai Golkar yang juga Wali Kota Mataram. Baik Rachmat dan HBK kemudian berbegas menyongsong kedatangan Mohan yang datang tanpa pengawalan. Ketiganya lalu menggelar pertemuan tertutup.
Setelah lebih dari 1,5 jam, pertemuan elite partai di Bumi Gora ini pun usai. Ketiganya keluar tempat pertemuan dengan senyum mengembang. Sesekali gelak tawa menyeruak, menandai pertemuan tersebut berlangsung guyub dan disela dengan suasana gayeng.
Rachmat kemudian menjamu tetamu santap siang. Usai jamuan tersebut, baik HBK dan Mohan menyerahkan sepenuhnya kepada Rachmat untuk memberi keterangan pada media.
“Itu juga menjadi salah satu hal yang kami bicarakan,” kata Rachmat saat dikonfirmasi, apakah kocok ulang pimpinan alat kelengkapan di DPRD NTB menjadi salah satu tema yang dibicarakan ketiganya.
Jika tak ada aral melintang, kocok ulang pimpinan alat kelengkapan DPRD NTB tersebut akan diparipurnakan hari ini. Agenda internal DPRD ini menyedot perhatian publik, menyusul langkah sejumlah fraksi yang bergabung dalam kepentingan bersama untuk menepikan dua fraksi penyokong Gubernur H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah.
Dua fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Nasdem, disebut tak akan mendapatkan posisi di pimpinan alat kelengkapan dewan. Baik pimpinan Komisi maupun pimpinan Badan-badan di DPRD NTB.
Gubernur Zul dan Wagub Rohmi diketahui turun tangan membendung upaya gabungan fraksi besar di DPRD NTB tersebut. Kamis malam pekan lalu, Gubernur mengundang seluruh pimpinan partai politik tingkat provinsi di kediaman resminya sebagai kepala daerah. Namun, hanya enam pimpinan partai yang hadir. Hingga pertemuan kelar, tak ada tambahan pimpinan partai yang datang. Rachmat, Mohan, dan HBK, termasuk tiga di antara pimpinan partai yang tidak hadir.
Belakangan, agenda pertemuan kembali dijadwalkan ulang. Namun, urung juga terlaksana lantaran persoalan serupa. Kemarin siang, saat Rachmat, Mohan, dan HBK menggelar pertemuan, informasi yang dihimpun Lombok Post, pertemuan kembali diinisiasi di Pendopo Gubernur. Dijadwalkan jam 13.00 Wita. Informasi yang beredar, tidak ada undangan fisik yang disebar. Melainkan undangan yang disampaikan langsung secara personal. Total disiapkan 75 kursi di ruang pertemuan tersebut.
Rachmat sendiri menekankan, pertemuannya dengan Mohan dan HBK, adalah pertemuan untuk menata ulang peradaban adab kepemimpinan di NTB.
“Ini untuk masa depan NTB yang lebih baik. Kami membahas dan menyatukan pikiran tentang hal itu,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut kepada Lombok Post.
Politisi senior kharismatik ini menjelaskan, baik dirinya, Mohan, dan HBK memiliki kesamaan pandangan dengan kondisi jalannya pemerintahan di NTB saat ini. Rachmat mengungkapkan, kondisi pemerintahan kini karut marut. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam sejarah, baru saat ini NTB berhutang untuk membiayai pembangunan. Jumlahnya pun sangat besar. Mencapai Rp 750 miliar. Belakangan, Rp 500 miliar utang tersebut digunakan untuk membangun gedung dan fasilitas tambahan yang baru di RSUD Provinsi NTB. Hal yang disebut sejumlah Anggota DPRD NTB tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Rachmat juga menyoroti munculnya sejumlah intrik-intrik politik yang tidak perlu dan malah bikin gaduh di tengah publik. Aneka asumsi dan spekulasi kemudian beredar. Termasuk yang melekatkan intrik tersebut disulut oleh mereka yang diasosiasikan dekat dengan pimpinan daerah.
Belakangan, muncul kegaduhan terkait program Pokok Pikiran dalam APBD yang berasal dari para anggota DPRD NTB yang notabenenya memang merupakan amanat Undang-Undang. Daftar jumlah alokasi anggaran terkait program yang berasal dari Pokir DPRD NTB tersebut beredar. Dicapture pada nama-nama tertentu dan menjadi bahan pergunjingan di media sosial dan grup-grup percakapan.
Gosip tentang program Pokir tersebut kemudian disambut dorongan membuka anggaran yang berasal dari direktif di dalam APBD oleh kalangan DPRD NTB. Anggaran direktif ini pun mencakup dana dalam versi jumbo. Misalnya, ada dana Rp 104 miliar di salah satu dinas yang melengang tanpa melalui pembahasan mendetill di komisi DPRD NTB.
Kegaduhan-kegaduhan tersebut amat disayangkan Rachmat, Mohan dan HBK. Padahal, Gubernur dan DPRD NTB tersebut adalah dua entitas yang memiliki kedudukan yang sama sesuai UU Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, secara khusus, Rachmat mengemukakan pula terkait dengan adab kepemimpinan. Hal yang disebutkannya di periode kepemimpinan saat ini malah ditepikan. Politisi lintas zaman ini menegaskan, NTB telah dipimpin sejumlah figur yang seluruhnya telah menjadi teladan.
Adab kepemimpinan selalu dijunjung tinggi oleh pemimpin NTB tersebut. Mulai dari era Gubernur NTB pertama yakni Ruslan Tjakraningrat yang menjabat mulai 14 Agustus 1958 hingga tahun 1968. Begitu pula saat Gubernur NTB dijabat HR Wasita Kusumah (1968-1978), Gatot Suherman (1978-1988), Warsito (1988-1998), Harun Al Rasyid (1998-2003), HL Serinata (2003-2008), hingga TGB HM Zainul Majdi (2008-2018).
Rachmat mencontohkan bagaimana adab kepemimpinan para pemimpin NTB tersebut. Di mana mereka menyiapkan sebaik-sebaik legacy untuk masa depan NTB yang lebih baik. Sehingga tak satupun para pemimpin NTB tersebut sibuk menumpuk-numpuk kekayaan baik untuk dirinya maupun orang-orang dekatnya.
Misalnya saja kata dia, Gubernur Warsito yang mempelepori aksi menanam kelapa di gili-gili yang sedang diproyeksikan menjadi pulau wisata kelas dunia di NTB. Gubernur Warsito tidak lantas mengkapling-kapling lahan untuk dirinya atau keluarganya di gili.
“Bukannya keadaban adab kepemimpinan yang kami temukan. Tapi malah ada yang saling fitnah,” imbuh Rachmat.
Gagasan Pak Wali
Pada pertemuan tersebut kemarin, Rachmat juga mengungkapkan gagasan mulia dari Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Gagasan tersebut terkait dengan pengadaan lahan untuk pelarungan abu jenazah umat Hindu dari seluruh Pulau Lombok di Kota Mataram.
Mohan menyebut, saat ini Pemkot Mataram sedang menyiapkan anggaran Rp 500 juta untuk pembebasan lahan tersebut. Wali Kota pun mengajak agar Anggota DPRD NTB dari PDIP dan Gerindra ikut turut serta mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan menyisihkan anggaran Rp 200 juta dalam program Pokir milik mereka untuk menggenapi anggaran pembebasan lahan tersebut.
“Saya dan Pak HBK langsung menyampaikan persetujuan atas rencana tersebut. Ini rencana mulia untuk membantu sesame,” kata Rachmat.
Mewujudkan pengadaan lahan tersebut kata dia, adalah wujud nyata dari semangat gotong royong. Hal yang sudah menjadi falsafah negara.
Rachmat pun menyiapkan instruksi untuk seluruh anggota DPRD NTB dari PDIP Perjuangan agar menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan anggaran dari Program Pokir mereka.
